Belakangan ini, departemen hukum, keuangan, dan pemerintah China telah melakukan diskusi intensif mengenai "mekanisme penanganan aset kripto yang disita". Karena dengan meningkatnya jumlah kasus kejahatan terkait aset kripto, praktik pemerintah daerah yang menjual aset digital yang disita untuk menambah anggaran keuangan menarik perhatian luas, dan kurangnya kerangka regulasi yang ada menyebabkan proses penanganan yang kacau, kurangnya transparansi, dan bahkan memunculkan risiko korupsi.
Saat ini, pemerintah daerah di China menghadapi kenyataan yang canggung di bidang aset kripto: meskipun negara tersebut telah melarang secara total transaksi dan penambangan aset kripto sejak 2021, skala aset kripto yang disita oleh pemerintah daerah melalui penegakan hukum terhadap kegiatan kriminal terus meningkat. Data menunjukkan, pada tahun 2023, jumlah uang yang terlibat dalam kejahatan terkait aset kripto di China mencapai 430,7 miliar RMB (sekitar 59 miliar USD), meningkat 10 kali lipat dibandingkan tahun 2022, dengan jenis kasus mencakup penipuan online, pencucian uang, perjudian ilegal, dan lain-lain. Pada saat yang sama, lembaga kejaksaan di seluruh negeri menggugat 3032 orang dalam kasus pencucian uang aset kripto, mencetak rekor sejarah.