Sejumlah negara anggota Uni Eropa telah secara tegas menyatakan ketidaksepakatan terhadap keputusan Komisi Eropa untuk mengirimkan wakil resmi ke pertemuan Komite Perdamaian. Enam negara, meliputi Prancis, Belgia, Spanyol, Irlandia, Slovenia, dan Portugal, mengumumkan penolakan mereka terhadap langkah yang dianggap melanggar prosedur institusional yang berlaku.
Keputusan Komisi Eropa yang Kontroversial
Menurut laporan Jin10, Komisi Eropa mengambil keputusan strategis pada tanggal 16 Februari 2026 untuk menugaskan Dubravka Šuica, Komisaris Urusan Mediterania, menghadiri pertemuan resmi pertama Komite Perdamaian yang akan diselenggarakan pada 19 Februari di Washington. Langkah ini menimbulkan keberatan signifikan karena dilakukan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan negara-negara anggota, sekaligus kekurangan otorisasi formal yang diperlukan.
Pelanggaran Prosedur dan Interpretasi Politis
Negara-negara yang menyatakan keberatan melihat tindakan ini sebagai pernyataan diri Komisi Eropa tentang dukungan kolektif Uni Eropa terhadap inisiatif tersebut. Cara pengambilan keputusan yang unilateral, tanpa melibatkan proses konsultasi antar anggota, dianggap melampaui wewenang yang dimiliki badan eksekutif ini. Insiden ini mencerminkan ketegangan internal dalam mekanisme pengambilan keputusan Uni Eropa dan menunjukkan bagaimana implementasi kebijakan luar negeri masih menjadi isu kontroversial di kalangan negara-negara anggota yang menyatakan komitmen terhadap prinsip kolektif.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Negara-negara UE Menyatakan Protes atas Partisipasi Komisi Eropa dalam Komite Perdamaian
Sejumlah negara anggota Uni Eropa telah secara tegas menyatakan ketidaksepakatan terhadap keputusan Komisi Eropa untuk mengirimkan wakil resmi ke pertemuan Komite Perdamaian. Enam negara, meliputi Prancis, Belgia, Spanyol, Irlandia, Slovenia, dan Portugal, mengumumkan penolakan mereka terhadap langkah yang dianggap melanggar prosedur institusional yang berlaku.
Keputusan Komisi Eropa yang Kontroversial
Menurut laporan Jin10, Komisi Eropa mengambil keputusan strategis pada tanggal 16 Februari 2026 untuk menugaskan Dubravka Šuica, Komisaris Urusan Mediterania, menghadiri pertemuan resmi pertama Komite Perdamaian yang akan diselenggarakan pada 19 Februari di Washington. Langkah ini menimbulkan keberatan signifikan karena dilakukan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan negara-negara anggota, sekaligus kekurangan otorisasi formal yang diperlukan.
Pelanggaran Prosedur dan Interpretasi Politis
Negara-negara yang menyatakan keberatan melihat tindakan ini sebagai pernyataan diri Komisi Eropa tentang dukungan kolektif Uni Eropa terhadap inisiatif tersebut. Cara pengambilan keputusan yang unilateral, tanpa melibatkan proses konsultasi antar anggota, dianggap melampaui wewenang yang dimiliki badan eksekutif ini. Insiden ini mencerminkan ketegangan internal dalam mekanisme pengambilan keputusan Uni Eropa dan menunjukkan bagaimana implementasi kebijakan luar negeri masih menjadi isu kontroversial di kalangan negara-negara anggota yang menyatakan komitmen terhadap prinsip kolektif.